Pemimpin Cerdas

“Tiada patut masyarakat kacau, tanpa pemimpin. Dan tiada pemimpin, bila yang tampil orang-orang bodoh.” Al-Afwah Al-Audi

Apa yang dikatakan oleh penyair Arab Jahiliyah tersebut sangat menarik. Masyarakat butuh pemimpin agar mereka tidak kacau. Tetapi pemimpin yang dipilih oleh masyarakat harus pemimpin yang cerdas dan berakhlak. Sebab jika pemimpin yang dipilih orang tak berilmu dan berakhlak, bagaimana ia akan mengatur dan menjadi teladan masyarakat?

Agar masyarakat mampu memilih pemimpinnya dengan tepat, maka masyarakat pun harus cerdas. Dan masyarakat yang cerdas lahir karena kebijakan dari pemimpin yang cerdas, yang berusaha mencerdaskan rakyatnya melalui pendidikan. Bukan seorang pemimpin yang pandai mengelabui rakyatnya. Tanpa pemimpin yang punya kepedulian pada pendidikan masyarakat mustahil suatu masyarakat di suatu negeri akan cerdas. Dari masyarakat yang cerdas maka akan lahir para pemimpin yang cerdas pula.

Adalah hal yang umum suatu masyarakat memilih seseorang yang terbaik dari kelompoknya untuk menjadi pemimpin, dari zaman dulu hingga sekarang. Namun, untuk saat ini ketika teknologi informasi demikian canggih dan cepat, tidak mudah bagi masyarakat untuk menentukan pilihan, mana seseorang yang memiliki kapasitas yang akan dijadikan pemimpin. Namun dengan media informasi  pula informasi tentang calon pemimpin dapat lebih banyak diberitakan pada masyarakat sehingga ketika pemilihan berlangsung masyarakat tidak salah memilih. Tentu media yang dipercaya beritanya benar.

Pemimpin yang cerdas tidak akan membiarkan masyarakat dalam kekacauan tanpa seorang pemimpin. Oleh karena itu perlu adanya suksesi.

Kita dapat mengambil contoh dalam sejarah Islam. Ketika Rasulullah SAW. sudah merasa tak lama lagi akan dipanggil menghadap-Nya beliau tidak menunjuk siapa yang menggantikan kepemimpinan beliau. Beliau tak ingin meniru tradisi kerajaan Persia dan Romawi, atau tradisi dinasti. Abu Bakar ditunjuk beliau hanya untuk menggantikan imam shalat (mungkin ini sebagai isyarat). Umat Islam dari kalangan Muhajirin dan Anshar sempat bertanya-tanya siapa yang akan memimpin mereka selanjutnya. Akhirnya dalam musyawarah di Balairung Bani Sa’idah diputuskan Abu Bakar-lah yang menggantikan Nabi SAW sebagai pemimpin, yang diawali oleh Umar bin Khattab RA membaiatnya dan diikuti oleh sahabat yang lain serta umat Islam. (M. Husain Haekal)

Kepemimpinan Nabi Muhammad Saw yang ummi (tidak bisa baca-tulis) adalah kepimpinan yang dibimbing wahyu. Setelah masa kenabian berakhir, para sahabat mengikuti jejak yang telah digariskan Rasulullah Saw. Yang terlihat dari kepemimpinan mereka yakni, adanya keadilan, persatuan dalam kebenaran, dan kesejahteraan warganya.

Dalam pidato pelantikan Abu Bakar nyatakan, bahwa dalam memimpin ia akan mengikuti prinsip Islam. Dan jika menyeleweng ia siap mendapat sangsi.

Pemilihan seorang pemimpin seperti dicontohkan pada masa sahabat itu belum ada dalam tradisi Arab Jahiliah. Pada masa Arab pra-Islam yang ada hanya kepala suku. Tidak ada pemimpin umat. Jadi tradisi yang dibangun umat Islam pada masa itu sudah sangat maju. Dan jika dilihat dari kaca mata politik modern dapat dikatakan sebagai mirip dengan sistem demokratis hanya saja prinsipnya berbeda, orang-orang yang memilih memiliki kualitas yang hampir merata. Memang dalam sejarah Islam Rasulullah Saw tidak secara tegas menyatakan sistem apa yang harus diterapkan umat Islam. (Prof. Husain Mu’nis, h. 63) Soal inilah yang menjadi sumber perdebatan di kalangan para ahli politik Islam dari dulu hingga saat ini.

Namun keharusan adanya seorang pemimpin dalam suatu kelompok atau masyarakat pastilah semua orang sepakat.

Siapakah orang yang harus dipilih? Hal ini mengenai syarat-syarat seorang pemimpin. Ibnu Khaldun mengatakan: “Adapun syarat-syarat untuk jabatan imam ada empat: ilmu, adil, kemampuan dan sehat badan dan mental sehingga bisa berpikir dan berrtindak dengan baik. Sedangkan syarat yang kelima yaitu keturunan Quraisy, masih diperselisihkan”. (Lihat Prof. Yusuf Musa, hlm. 72)

Jika pemimpin umat telah dipilih maka wajib bagi umat untuk menaatinya. Hal itu dinyatakan dalam Al-Qur’an: ”Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul-Nya dan Ulil Amri dari golongan kamu”. (QS 4: 59 ). Para ulama bersepakat bahwa kewajiban menaati pemimpin hanya kepada pemimpin yang mengikuti ketentuan Allah dan Rasul-Nya.

Lalu bagaimana kita menyikapi soal kepemimpinan pada era saat ini?

Jika syarat yang diajukan Ibnu Khaldun seperti di atas telah terpenuhi maka kita tentu wajib menaatinya. Sebab menaatinya adalah lebih baik daripada menentangnya yang —bisa jadi— akan menimbulkan mudharat atau kekacauan. Oleh karena itu umat harus teliti dan jeli sebelum menentukan pilihan siapa pemimpin yang akan dipilih, agar ketika umat telah memilih seorang pemimpin tidak salah pilih. Dan memilih pemimpin yang cerdas, berani, berakhlak dan amanah serta punya visi ke depan agar Indonesia menjadi negara maju yang diperhitungkan bangsa-bangsa di dunia adalah suatu keharusan. Pemimpin seperti itu tidak akan berbuat dzalim dan membiarkan rakyatnya bodoh dan sengsara, tapi bagaimana mencerdaskan dan menyejahterakannya.

Itu contoh pemimpin ideal dalam sejarah awal Islam yang menerapkan keadilan untuk semuanya.

 Wallahu ‘alam.

Depok, 5 – Juli – 2014

lu’ay-peminat sejarah

Iklan