KHILAFAH: SEJARAH YANG TERPUTUS?

Oleh: Farid Lu’ay

Beberapa tahun terakhir muncul wacana tentang perlunya penerapan khilafah dan  khilafah diberangus pada tahun 1924 M oleh Kemal Attaturk. Wacana itu  patut kita telisik dengan interpretasi historis.

Untuk mencari jawab atas persoalan itu kita perlu menengok ke belakang sejenak. Jika kita membuka kembali lembaran sejarah Islam terutama masa nabi Muhammad Saw dan setelahnya, Khulafaurrasyidun, maka kita akan menemukan bahwa nabi tidak menunjuk anak atau kerabatnya untuk menggantikannya memimpin masyarakat Islam. Nabi tidak suka dengan sistem dinasti/ kaisar. Pada masa nabi menjelang wafat, nabi hanya menunjuk Abu Bakar untuk menggantikannya menjadi imam shalat, namun bukan untuk menjadi pemimpin umat. Kepemimpinan setelah nabi diputuskan dengan musyawarah (syura) di antara wakil-wakil. (M. Yusuf Musa, h. 99)

Kita dapat menganalogikan kepemimpinan Khulafaurrasyidin dengan sistem yang mutakhir zaman ini, bahwa Khulafaurrasyidin mirip dengan sistem demokrasi parlementer. Kita mesti terima sistem yang ada saat ini dan sambil kita memperbaiki kekurangannya daripada kita membuang yang ada. Sementara yang kita harapkan sudah terkubur dalam sejarah dan belum tersedia untuk saat ini.

Pemerintahan Khulafaurrasyidin adalah contoh pemerintahan yang demokratis. Jika pemerintahan semacam itu menjadi model bagi kita, maka sistem tersebut telah dipangkas oleh Umayah yang membangun dinasti Umayah. Sistem Umayah tersebut sama dengan kerajaan, walaupun banyak sejarawan menyebut pemerintahan itu dengan sebutan khilafah. Memang namanya khilafah, namun dalam praktek kerajaan. Sistem itu terus berlanjut hingga zaman Abbasiyah runtuh 1258 M. Dilanjutkan dengan dinasti-dinasti yang lain, dan Utsmaniyah hingga tahun 1924 M.

Kalau kita melihat secara jernih apa yang dilakukan Kemal Attaturk tahun 1924 M, maka sesungguhnya ia hanyalah menghapuskan sistem kerajaan, sebab sistem kekhalifahan yang sesungguhnya telah diputus oleh Umayah dahulu. (Muhammad Al-Ghazali, h. 111)

Di zaman itu selain ada dinasti Utsmaniyah di Turki, di wilayah lain juga ada kerajaan Safawi di Persia dan Mughal di India, yang sebelumnya didahului oleh dinasti Fatimiyah di Mesir.

Mengapa harus dengan khilafah? Padahal berkaitan dengan persoalan negara, Islam tidak menyebutkansistem apa yang harus dianut, hanya umat Islam harus menjalankan syariat. Apapun bentuk negaranya yang terpenting syariah dapat berlaku seperti di Madinah pada masa nabi dan sesudahnya. (M. Yusuf Musa, h. 26)

Apakah isu tentang khilafah cukup relevan untuk saat ini? Saya kira banyak hal lain yang paling penting dan mendesak. Akan lebih baik, bila kita bertanya apa sesungguhnya yang dapat kita lakukan saat ini agarIndonesialebih baik di masa depan? Dengan usaha yang kongkrit dan jelas.

Energi kita akan habis bila kita terus berkutat dengan persoalan khilafah, yang pengertiannya seperti pemerintahan yang total, seluas negara-negara berpenduduk Muslim. Mungkinkah dapat dicapai pemerintahan semacam itu jika kita melihat pada kenyataan, bahwa negara-negara Arab saja sulit bersatu, dan apalagi dengan seluruh negeri berpenduduk Muslim? Harapan ini adalah harapan yang tidak realistis, atau utopis.

Apakah ini berkaitan dengan persolan penafsiran sejarah? Ataukah persoalan syar’i? Dapat kita diskusikan.

Depok, 31-1-2009

Tentang luaydpk

I try to write about history.....
Pos ini dipublikasikan di diskusi, khilafah, sejarah, tata negara dan tag . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s